 |
| Menkeu dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, saat menyampaikan APBN 2025 fokus pada program peningkatan kualitas SDMJakarta, Selasa (27/08/2024). (Foto: Istimewa) |
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk program tersebut diatas, dari mulai pendidikan, kesehatan, dan juga dari sisi ketahanan pangan dan energi.
Lanjutnya mengatakan, selain itu, peningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang didorong dengan SDM yang makin terampil dengan pendidikan yang makin baik dan juga dari sisi revitalisasi industri dan hilirisasi yang menempatkan Indonesia dalam posisi geopolitik sekarang cukup strategis.
"Ini adalah posisi yang cukup baik bagi Indonesia untuk terus menjaga daya saing dan memperdalam reform struktural agar komposisi ekonomi kita relatif kuat dan resilient untuk bisa terus meningkatkan menuju Indonesia emas 2045," ungkap Menkeu dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, Jakarta, Selasa (27/08/2024).
Untuk itu, dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebagai APBN transisi, Menkeu mengatakan terus berkoordinasi dan juga langsung berkomunikasi dengan presiden terpilih mengenai area-area yang diprioritaskan untuk bisa dituangkan di dalam RAPBN 2025.
"Ada prioritas baru yang mendapatkan penekanan dan ada keberlanjutan yang tetap dijaga semuanya ada di dalam amplop atau total pagu anggaran 2025," jelas Menkeu.
Baca: Direktur Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes: Menyusui Sesering dan Semau Bayi Memperlancar Produksi ASI
Dalam APBN 2025, sektor pendidikan dialokasikan Rp722,6 triliun. Selain meneruskan program yang sudah ada juga diarahkan untuk program lainnya.
"Di sini selain program yang sudah ada dan diteruskan seperti PIP, KIP kuliah, BOS, BOP PAUD dan beasiswa melalui LPDP dan research, juga termasuk pemberian makanan bergizi anak-anak sekolah, renovasi dari ruang-ruang kelas dan sekolah dan pembangunan sekolah unggulan. Kita juga akan terus menjaga beberapa program link dan match untuk bisa menyiapkan skill dari tenaga kerja untuk masuk ke pasar tenaga kerja," ucapnya.
Perlindungan sosial mencapai Rp504,7 triliun. Pogram yang sudah berlaku dan akan diteruskan seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP kuliah, juga perlinsos dengan melakukan sinergi dan integrasi dengan kartu kesejahteraan.
"Penguatan Perlinsos untuk sepanjang hayat di dalam rangka membangun demografi Indonesia menuju aging society mulai dilakukan dengan melaksanakan Perlinsos sepanjang hayat. Kita juga menekankan program graduasi dari kemiskinan di dalam program perlinsos," jelas Menkeu.
Sementara itu, untuk infrastruktur yang dianggarkan Rp400,3 triliun terutama untuk infrastruktur yang mendukung daya tahan dan swasembada pangan atau ketahanan pangan, termasuk jaringan irigasi, bendungan, pembangunan sekolah unggulan untuk pendidikan dan renovasi sekolah serta infrastruktur di dalam rangka untuk mendukung transformasi ekonomi dan keberlanjutan dari pembangunan IKN.
Kemudian, program kesehatan akan dialokasikan Rp197,8 triliun. Upaya promotif dan preventif percepatan penurunan stunting dan penurunan kasus TBC, pembangunan rumah sakit berkualitas yang sudah mulai dilakukan pada tahun dan periode ini akan terus ditingkatkan dan efektivitas program dari jaminan kesehatan nasional melalui PBI juga akan tetap didukung.
Untuk ketahanan pangan, Rp124,4 triliun selain untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian terutama untuk pembukaan lahan pangan baru yang dilengkapi dengan bendungan dan irigasi, juga untuk membangun lumbung pangan dan akses pembiayaan kepada petani serta menciptakan cadangan pangan nasional.
"Terakhir area hukum dan hankam Rp372,3 triliun, selain untuk modernisasi alutsista, almatsus, dan alpalhankam, juga untuk meningkatkan daya tahan dari sisi digital dari ancaman cyber dan meningkatkan kemampuan industri strategis dan dukungan operasional hukum dan hankam," pungkas Menkeu.
Baca juga:
Terjerat Kasus PMI, Jaksa Tuntut Heri Kafianto Direktur PT ESI 6 Tahun Penjara
Kasus Penggunaan Lahan Hutan Lindung, Polresta Barelang Analisa Dokumen Sitaan dari BP Batam
Bea Cukai Batam dan PSDKP Gagalkan Penyelundupan 795.500 Benih Lobster, Potensi Kerugian Negara Rp90 Miliar
Terkait Kasus Penggunaan Lahan Hutan Lindung, Polresta Barelang Geledah Kantor BP Batam
Pakar Hukum: Putusan MK Soal Pilkada Perkuat Demokrasi Berkeadilan
RVJ
Editor: Rianto
0 comments:
Post a Comment