BKF: Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Menunjukkan Penurunan

Ilustrasi. BKF menyampaikan, per Maret 2024, tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun menjadi 9,03% yang dari sebelumnya di level 9,36% pada Maret 2023. (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Forumpublik.com | Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, per Maret 2024, tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun menjadi 9,03% yang dari sebelumnya di level 9,36% pada Maret 2023.

Febrio Kacaribu selaku Kepala BKF Kemenkeu mengatakan, penduduk miskin pada Maret 2024 turun 0,68 juta orang dari Maret 2023 sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 25,22 juta orang. Angka kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir.

"Tingkat kemiskinan secara spasial juga terjadi perbaikan. Tingkat kemiskinan menurun baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun ke level 7,09% dari 7,29% pada Maret 2023. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan menjadi sebesar 11,79% dari 12,22% pada Maret 2023. Penurunan kemiskinan juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusra," ucap Febrio, sebagaimana dikutip dari rilis resmi BKF, Selasa (2/7/2024).

Baca: Polresta Barelang Gagalkan Peredaran 35 Kg, 3 Tersangka Dibekuk

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) juga menurun dan berada di bawah level prapandemi menjadi sebesar 0,379 pada Maret 2024 (Maret 2023: 0,388).

"Level tersebut merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan ketimpangan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan," ucapnya.

Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2024 ditopang oleh solidnya aktivitas ekonomi domestik dan berbagai program bantuan sosial Pemerintah, khususnya dalam merespons kenaikan inflasi pangan pada awal 2024.

"Penurunan tingkat kemiskinan ini memberikan harapan di tengah stagnasi perekonomian global. Pemerintah akan terus berkomitmen menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat," ujar Febrio Kacaribu selaku Kepala BKF Kemenkeu.

Baca juga:
SPBU Jawi–Jawi di Maros Diduga Lakukan Praktik Penjualan Solar Ilegal
Menanti Sikap MA Atas Sengketa PT. Artha Bumi Mining dengan PT. Bintangdelapan Wahana
Polda Sulteng Tetapkan Satu Orang Tersangka Kasus Pemalsuan Dokumen Tambang
Pemeriksaan Kendaraan Lelang Kasus Investasi Bodong Robot Trading DNA Pro di Rupbasan Kelas Satu Bandung
Terbitkan Edaran THR Keagamaan 2024, Menaker: Pengusaha Telat Bayar di Denda 5 Persen

Red
Editor: Firmanto