Jokowi: Tugas Negara Memastikan Integrasi Antar Industri Terjadi

Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan smelter PT AMNT di Sumba Barat, NTB, Selasa (20/06/2023). (Foto: Istimewa)

SUMBA BARAT (NTB) - JAKARTA - Forumpublik.com | Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, di dalam pembangunan hilirasi industri di Indonesia yang berada di berbagai wilayah, tugas negara adalah memastikan integrasi antar industri itu terjadi.

Jokowi mengingatkan bahwa kesempatan Indonesia untuk melompat menjadi negara maju kalau bisa mengintegrasikan semua smelter.

"Semua industri yang ada di negara kita yang terpencar-pencar, yang ada di barat, yang ada di timur, ada yang di tengah. Tugas negara di situ memastikan integrasi terjadi," kata Jokowi, ketika meninjau pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang berada di Sumbawa Barat (Sumba Barat), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (20/06/2023).

Baca juga: Dorong Destinasi Pariwisata, Jokowi Minta Borobudur Dikelola Entitas Tunggal

Sebelumnya, Presiden meminta agar nantinya turunan-turunan dari hasil smelter juga diintegrasikan agar menjadi barang jadi dengan ekosistem besar.

"Salah satunya ekosistem kendaraan listrik," ucapnya.

Ia menilai, hal tersebut dapat mendorong Indonesia menjadi negara maju.

"Seperti yang sering saya sampaikan litium baterai, EV baterai, dan nanti jadi barang gedenya apa? Mobil listrik, kalau itu jadi ya itu ekosistem besar itu yang selesai kita bangun, itu lah nanti yang melompatkan kita dari negara berkembang menjadi negara maju ya itu salah satunya," tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Presiden Komisaris PT AMNT Hilmi Panigoro, dan Presiden Direktur PT AMNT Rachmat Makkasau.

Lihat juga:
DPR Menyetujui Usulan Pagu Indikatif Kemenkeu Tahun 2024 Sebesar Rp48,35 Triliun
Kemenkeu Efisiensi Anggaran Hingga Rp2,12 Triliun Melalui Pola Kerja Baru
Kemenkeu Ajukan Pagu Indikatif Rp48,35 Triliun untuk Tahun Anggaran 2024
Dua Strategis Pemerintah Tekan Kemiskinan Ekstrem
Berikut Alasan Jokowi Ajak Pemimpin ASEAN Naiki Pinisi di Labuan Bajo

Redaksi
Editor: Rianto