Anti Kebijakan EUDR, Luhut Ancam Alihkan Ekspor Sawit dari Eropa ke Afrika

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) saat konferensi pers tentang peningkatan tata kelola industri sawit Indonesia, di Jakarta, Jumat (23/6/2023). (Foto: ANTARA/Ade Irma Junida/aa)

JAKARTA - Forumpublik.com | Uni Eropa telah menerapkan kebijakan European Union Deforestation - Free Regulation (EUDR) atau kebijakan deforestasi Uni Eropa yang mewajibkan setiap eksportir melakukan verifikasi untuk menjamin produknya tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan atau deforestasi.

Jika ditemukan adanya pelanggaran, eksportir dapat dikenai denda hingga 4 persen dari pendapatan yang diperoleh Uni Eropa.

Adapun produk ekspor yang menjadi sasaran EUDR yaitu minyak sawit beserta produk turunannya, arang, kakao, kopi, kedelai, daging sapi, kayu, karet, kertas serta kulit.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mengalihkan ekspor minyak sawit dari Eropa ke Afrika karena kebijakan anti EUDR.

Luhut juga mengatakan, telah menyampaikan kepada parlemen Uni Eropa akan adanya rencana pemerintah mengalihkan ekspor minyak sawit.

"Jadi saya sudah bilang ke parlemen Uni Eropa, kita juga lagi mikir-mikir kalau ekspor ke kalian 3,3 juta (ton), mungkin kita ingin divert (alihkan) secara bertahap ke Afrika supaya kalian jangan ribut sama kami," ucap Luhut dalam konferensi persnya akan peningkatan tata kelola industri sawit di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Baca juga: Tambah Hari Libur Cuti Bersama Iduladha 1444 H, Jokowi: Untuk Dorong Ekonomi

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai dengan aturan semacam itu, Indonesia menjadi salah satu pihak yang dirugikan. Bahkan, kebijakan EUDR itu cenderung mengarah ke diskriminasi ekologis.

Kemarin dalam kunjungan di Uni Eropa, kami melihat bahwa komoditas kelapa sawit, kopi, kakao, sapi, karet, dan kayu itu juga dikenakan diskriminasi melalui EU Deforestation - Free Regulation,” kata Menko Airlangga.

Tak sampai di situ, EUDR juga menerapkan skema benchmarking yang mengklasifikasikan negara menjadi tiga tipe; negara berisiko rendah, standar, serta tinggi dalam melakukan deforestasi.

Adapun sebenarnya kerangka kebijakan EUDR telah lama dirundingkan di parlemen Eropa, namun baru diundangkan pada April 2023. EUDR baru resmi berlaku pada 16 Mei 2023.

Namun Uni Eropa memberikan masa transisi bagi perusahaan besar untuk mengimplementasikan aturan baru itu dalam waktu 18 bulan, sementara perusahaan kecil mendapatkan fase transisi 24 bulan.

Lihat juga:
Terbesar Se-Asia Tenggara, Presiden Resmikan "Groundbreaking" Pabrik Foil Tembaga di Gresik
Jokowi: Manfaatkan Peluang dengan Visi Taktis Menuju Indonesia Emas 2045
Dorong Destinasi Pariwisata, Jokowi Minta Borobudur Dikelola Entitas Tunggal
DPR Menyetujui Usulan Pagu Indikatif Kemenkeu Tahun 2024 Sebesar Rp48,35 Triliun
Kemenkeu Efisiensi Anggaran Hingga Rp2,12 Triliun Melalui Pola Kerja Baru

Dio S
Editor: Rianto