Indonesia Peringkat Ketiga Pemegang Saham Terbesar di Islamic Development Bank

Indonesia Peringkat Ketiga Pemegang Saham Terbesar di Islamic Development Bank
Sidang Tahunan IsDB ke-48 tanggal 10-13 Mei 2023 di Jeddah, Arab Saudi. (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Forumpublik.com | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa Dewan Gubernur Islamic Development Bank (IsDB) secara aklamasi memberikan persetujuan atas proposal kenaikan saham Indonesia pada Sidang Tahunan IsDB ke-48 tanggal 10-13 Mei 2023 di Jeddah, Arab Saudi.

Dengan persetujuan tersebut, Indonesia menduduki peringkat pemegang saham IsDB terbesar ketiga setelah Arab Saudi dan Libya, dan berada di atas Iran, Nigeria, Qatar, Mesir, Kuwait, Uni Emirat Arab (UAE), dan Turki.

"IsDB merupakan salah satu Bank Pembangunan Multilateral Islam yang membantu mengatasi krisis di negara-negara tertinggal dan berkembang atau dikenal juga dengan South-South Partnerships (SSPs), yang khususnya, pada masa pandemi COVID-19 dimana banyak negara berkembang mengalami kesulitan keuangan serius," kata ungkap Menkeu dalam Konferensi Pers di Jeddah, Sabtu (13/05/2023).

Ia menceritakan, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memimpin dan memberikan kontribusi dalam SSPs.

"Dimulai tahun 1955 pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung, juga tahun 1961 saat Indonesia mengadakan Konferensi Gerakan Non-Blok yang kemudian berkembang menjadi SSPs," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Jokowi dan PM Laos Bahas Peningkatan Kerja Sama Pemberantasan Perdagangan Manusia

Peran Indonesia dalam membantu negara kurang berkembang juga dilakukan dengan mendirikan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI/Indonesia Aid) dan SDG-Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur.

"Penggunaan dana campuran tersebut dapat ditujukan untuk berbagai program pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, ketahanan pangan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan agenda pembangunan strategis lainnya, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Menkeu menjelaskan, hingga saat ini, Indonesian AID mengelola dana abadi sebesar USD551,7 juta dan telah mengalokasikan dana tersebut untuk 23 negara penerima di berbagai wilayah di sektor kesehatan, pendidikan dan pertanian, juga dalam instrumen hibah dengan total USD7,5 juta.

"Jadi, untuk tahun 2023 Indonesia mengalokasikan USD17,2 juta antara lain melalui kerjasama dengan IsDB maupun dengan mitra pembangunan lainnya. Sehingga Indonesia pemegang saham terbesar ketiga di IsDB," ungkapnya.

Di sisi lain dengan posisinya yang semakin strategis, Indonesia juga dapat semakin mendorong peran IsDB dalam berbagai kegiatan pembangunan di tanah air, termasuk dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Sampai dengan Desember 2022, IsDB telah memberikan dukungan pembiayaan bagi Indonesia sebesar USD 6,3 miliar, khususnya untuk sektor-sektor seperti pertanian, pendidikan, industri dan pertambangan, melalui berbagai instrumen seperti pembiayaan proyek, pembiayaan perdagangan, dan pemberian bantuan teknis.

"Indonesia berkomitmen untuk bekerjasama lebih erat dengan IsDB untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi umat muslim dan komunitas global. Masyarakat global, dan umat muslim pada khususnya, perlu membangun kembali kerjasama yang lebih baik dan lebih kuat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian dunia saat ini. Hal inilah yang akan diwujudkan melalui peran Indonesia yang akan semakin meningkat sejalan dengan kenaikan posisi saham Indonesia di IsDB," ucap Menkeu.

Menkeu menegaskan bahwa Indonesia siap memberikan dukungan penuh kepada IsDB untuk membantu negara-negara tertinggal dan berkembang, termasuk program SSPs, juga berkontribusi kepada umat muslim dan masyarakat global pada umumnya.

"Dengan posisi kepemilikan saham yang baru ini, Indonesia akan memastikan bahwa IsDB akan merealisasikan agenda reformasinya. Indonesia juga akan memastikan efektivitas dan keterjangkauan instrumen pendanaan IsDB yang berbasis Syariah dalam memberikan dampak dan manfaat yang optimal bagi negara anggota, termasuk dalam mendukung pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan. Indonesia sendiri dapat berkontribusi melalui beberapa program dan institusi yang ada saat ini seperti Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI/Indonesia Aid) dan SDG-Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur," ungkap Sri Mulyani.

0 comments:

Post a Comment