 |
| Ilustrasi. Kunjungan wisatawan mancanegara ke sejumlah obyek wisata Indonesia. (Foto: Ist) |
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar turut menggandeng pihak Bintan Cakrawala Resort dan Nongsa Point Marina Batam.
Gubernur Ansar meminta diskresi ataupun arahan dari Dirjen Imigrasi terkait usulan pengurangan biaya Visa On Arrival (VOA) khusus pintu masuk wisatawan luar negeri di Kepulauan Riau.
Gubernur Ansar beralasan rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara di Kepri hanya seminggu atau tiga hari. Dengan kebijakan biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (30 hari) yang sebesar Rp 500 ribu, tarif tersebut masih memberatkan wisman yang ingin berlibur ke Batam dan Bintan.
"Kami mengusulkan pengurangan biaya Visa untuk kunjungan wisata yang hanya satu minggu atau tiga hari saja, karena dengan pengurangan tersebut kami yakin wisman lebih tertarik datang liburan ke Kepri," ujar Gubernur Ansar.
Usulan tersebut bukan tanpa sebab, Provinsi Kepri pada tahun 2022 sudah kedatangan 758.154 orang wisman.
Bahkan sebelum pandemi Covid-19 merebak, di tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Provinsi Kepri mencapai 2.864.795 jiwa. Yang membuat Kepri masuk daerah tiga besar secara nasional dengan kunjungan wisman terbanyak.
Baca juga: Menkeu: Tak Ganggu Anggaran Prioritas K/L Lakukan Automatic Adjustment
Untuk tahun 2023,Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berambisi mendatangkan 1,2 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2023.
Gubernur Ansar Ahmad mengatakan target kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri tersebut bisa dicapai karena terjadi kenaikan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wisman pada tahun 2022.
"Untuk mengejar target 1,2 juta kunjungan wisman itu tentunya sangat dibutuhkan diskresi dari pemerintah pusat, maka dari itu kami sangat mengharapkan Dirjen Imigrasi bisa mempertimbangkan usulan kami," kata Gubernur Ansar.
Menanggapi usulan Gubernur Ansar, Dirjen Imigrasi Silmy karim merespon dan menyambut baik usulan yang disampaikan. Dirinya menjanjikan akan segera membahas hal tersebut untuk mendukung lonjakan kunjungan wisman ke Kepri.
"Trimakasih banyak pak gubernur sudah silaturahmi hari ini bersama rombongan. Dirjen Imigrasi akan selalu mendukung, mempermudah, dan siap memfasilitasi segala hal agar urusan perizinan khusus nya visa arival kalau memang bisa kita realisasikan akan segera kita eksekusi," kata Silmy Karim.
Silmy Karim pun meminta Gubernur Ansar dan pelaku pariwisata di Kepri untuk mempersiapkan proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri di Tahun 2023. Hal itu sebagai dasar penguat pengambilan kebijakan pengurangan biaya Visa On Arrival di Kepri.
Selain itu, Gubernur Ansar juga mengusulkan penetapan kembali status Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang menjadi bandara internasional. Status Bandara Internasional di Bandara Raja Haji Fisabilillah sangat dibutuhkan untuk menunjang pintu masuk wisatawan mancanegara di Kota Tanjungpinang dan pulau Bintan secara keseluruhan.
"Kalau mau melonjakkan angka wisman ke Kepri mestinya jangan setengah-setengah, untuk mengandalkan pintu masuk pelabuhan saja di pulau Bintan tentunya berat, jadi Bandara Raja Haji Fisabilillah memang harus dikembalikan lagi jadi bandara internasional," kata Gubernur Ansar.
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Ansar di dampingi Frans Gunara dari BRC Lagoi, Arie Gunadi dari Nongsa Point Marina Batam), Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan dan Kepala Biro Adpim Dody Sepka.
Lihat juga:
Hingga Oktober 2022, Realisasi Investasi Pemerintah Capai Rp77,92 Triliun
Komitmen Indonesia Mencapai Net Zero Emission
Sokonindo Automobile Siap Produksi Mobil Listrik di Indonesia Dengan Harga Terjangkau
Tak Ada Dasar, Buruh Tolak Usulan Pengusaha No Work No Pay
Suriyanto Kecam Segala Bentuk Upaya Menggagalkan Pelaksanaan KTT G20 di Bali
Redaksi
Editor: Rianto
0 comments:
Post a Comment