Mahfud MD: Integritas Hakim Tidak Tergantung Pada Peraturan Hukum

Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Forumpublik.com | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sampaikan bahwa integritas hakim tidak tergantung pada peraturan hukum.

“Memang integritas itu tidak tergantung pada aturan,” ucap Mahfud MD ketika menyampaikan paparan dalam Acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), dipantau melalui kanal YouTube PP IKAHI di Jakarta, Senin (20/0302023).

Oleh karena itu, menurut Mahfud, sebaiknya Indonesia berhenti membuat aturan yang menyangkut penataan Mahkamah Agung dan pembinaan hakim.

Mahfud mengatakan aturan yang saat ini sudah ada sebenarnya telah lengkap mengatur pedoman teknis peradilan, hingga mengatur tentang peningkatan kapasitas hakim secara personal agar mampu memahami dinamika perkembangan masyarakat.

“Dari hukum itu sudah lengkap aturannya. Cari aturan apa saja yang menyangkut bagaimana agar pengadilan itu baik, cari aturan apa saja pasti ada,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Selain itu, aturan-aturan yang diciptakan untuk merespons peristiwa-peristiwa baru yang terjadi, tambah Mahfud, dapat menimbulkan celah-celah untuk melakukan manipulasi.

“Artinya, aturan yang selalu merespons apa yang terjadi lalu membuat aturan, itu malah semakin banyak menimbulkan celah-celah untuk melakukan manipulasi,” ujarnya.

Baca juga: Menkeu dan Menko Polhukkam Komitmen Tuntaskan Kasus di Kemenkeu, Sri Mulyani: Pergerakan Uang Rp300 Triliun, Saya Belum Melihat Angkanya

Dalam kesempatan ini, Mahfud juga menjelaskan bahwa terdapat berbagai pasal yang dapat digunakan oleh hakim untuk memenangkan pihak mana pun di dalam suatu kasus, baik untuk memenangkan pihak pengacara maupun pihak jaksa.

Oleh karena itu, sering terjadi perbedaan antara hakim dengan pengacara, hakim dengan jaksa, maupun pengacara dengan jaksa. Sehingga, di dalam persidangan, yang terjadi adalah saling adu kekuatan argumen dan pembuktian.

“Karena masing-masing punya pasal, sehingga tinggal kuat-kuatan. Dan kalau moralnya lemah, integritasnya lemah, di situlah terjadi jual beli,” kata Mahfud.

Dengan demikian, yang terpenting bagi Mahfud adalah bagaimana mewujudkan hakim-hakim yang berintegritas dan berpegang teguh pada moralitas.

Ia menambahkan, hakim dengan integritas yang baik memiliki kemampuan untuk mempertemukan public common sense, hati nurani, dan pasal-pasal hukum yang resmi.

“Moralitas, integritas, itu yang saya kira harus kita perhatikan,” ucap Mahfud.

Lihat juga:
PT PII Special Mission Vehicle Kenalkan Innovative Financing Community
Berikut Tantangan Sektor Logistik di Indonesia Dalam Produksi Barang dan Jasa
Menkeu Harapkan PT Sarana Multi Infrastruktur Berperan dalam Pembangunan di Daerah
Persiapan Keberangkatan 166 Awardee LPDP, Berikut Pesan Menkeu
Presiden Kunjungi Kaltara dan Tinjau Kawasan KIPI hingga Bertemu Nelayan

Redaksi
Editor: Firmanto