Suriyanto Kecam Segala Bentuk Upaya Menggagalkan Pelaksanaan KTT G20 di Bali

Dr. Suriyanto PD, SH, MH, mengatakan bahwa pernyataan YLBHI tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sehat, dan memprovokasi menentang pelaksanaan KTT G20 di Bali. (Foto: Dok Pribadi)

JAKARTA - Forumpublik.com | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengeluarkan siaran pers, yang menentang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT G20) yang berlangsung di Bali 15-16 November 2022.

Bahkan dalam rilisnya YLBHI mengatakan lawan solusi palsu KTT G20, rebut keadilan dan kedaulatan rakyat.

Menurut pakar hukum dan dosen salah satu universitas di Jakarta, Dr. Suriyanto PD, SH, MH, pernyataan YLBHI tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sehat, dan memprovokasi menentang pelaksanaan KTT G20 di Bali.

Suriyanto mengecam segala bentuk upaya yang berusaha untuk menggagalkan pelaksanaan KTT G20 Bali.

Menurut Suriyanto, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, seharusnya memberi ruang bagi kepala-kepala negara maupun delegasi yang hadir dalam KTT G20 untuk merumuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan dunia.

"Jangan mengatasnamakan demokrasi, jangan mengatas namakan rakyat hanya untuk kepentingan kelompok saja. Rakyat yang mana?," kata Suriyanto melalui keterangan di Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Baca juga: Firma Hukum BS&R Akan Ajukan Upaya Hukum atas Penerapan Uji Kompetensi Profesi Apoteker

Diperhelatan G20 ini, kata Suriyanto, baru kelihatan wajah asli segelintir orang yang kerjanya merusak bangsa dengan provokasi menggunakan berbagai cara dengan mengkambing hitamkan atas nama rakyat Indonesia.

“Marilah kita berfikir jernih serta dapat menempatkan demokrasi yang sebenarnya tanpa ada unsur unsur negatif, dan harus kita dapat mengetahui, siapa sebenarnya yang tidak paham Demokrasi," kata Suriyanto.

Ia menjelaskan, bahwa substansi berdemokrasi yang baik seharusnya saling menghormati sesama kepentingan umum, ingat suksesnya perhelatan dunia G20 di Bali juga dapat meningkatkan harkat hajat hidup masyarakat Indonesia.

"Jangan mengatasnamakan kepentingan rakyat dengan mengkambing hitamkan pihak lain," ungkapnya.

Lihat juga:
Usai Resmi Ditahan, Berikut Pernyataan Lengkap Putri Candrawathi
Ansar Temui Luhut Bahas Penambahan Investasi KEK Galang Batang Senilai Rp30 Triliun
DJPPR Terbitkan ORI022, Investasi Aman dan Mudah
PMN Hadir Bagi Masyarakat, Bangun Desa dan Peningkatan Taraf Ekonomi
KPK OTT Hakim Agung, Lima Orang Dibawa dari MA ke Gedung Merah Putih

Penulis: Maksimus L
Editor: Firmanto