 |
| Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga akhir Oktober 2022, tercatat realisasi KPM PKH capai 10 juta orang, juga sebanyak 18,7 juta KPM mendapatkan bantuan berupa kartu sembako. (Foto: Istimewa) |
Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sudah tersalurkan kepada 23,9 juta penerima dan BLT desa kepada 7,5 juta KPM.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perlindungan sosial (Perlinsos) masih menjadi jaring pengaman bagi perekonomian dan bagi masyarakat.
"Nah waktu kita menaikkan BBM. Waktu itu bapak presiden dan saya menyampaikan bahwa ada tambahan bansos sebesar Rp 15,6 T dalam bentuk BLT BBM yaitu RP 12,4 triliun. Ini sekarang sudah direalisir Rp 6,21 triliun. Ini karena memang Kementerian Sosial membayarkannya separuh dulu dan nanti separuh akan mulai dibayarkan pada bulan Desember ini," ungka dalam konferensi pers APBN KITA November 2022, pada Kamis (24/11/2022).
.
Menkeu melanjutkan, Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) sudah terealisasi sebesar Rp 7,68 triliun untuk 12,8 juta para pekerja, dimana para pekerja mendapatkan Rp 600.000 untuk satu kali bayar.
Selain itu, juga terdapat bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan oleh pemerintah daerah sebesar Rp4,6 triliun yang baru terealisasi Rp1,71 triliun dengan bantuan berupa makanan pokok, alat usaha dan tempat tinggal.
"Jadi ini berbagai bansos yang masih ada ruang, kita harapkan bisa direalisir sampai dengan akhir tahun anggaran untuk membantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan," ujar Menkeu.
Baca juga: Sokonindo Automobile Siap Produksi Mobil Listrik di Indonesia Dengan Harga Terjangkau
Namun dari sisi realisasi anggaran kesehatan, anggaran untuk penanganan covid mengalami penurunan menjadi sebesar Rp40,7 triliun, dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp 114,8 triliun.
Sementara, realisasi anggaran dari sisi penanganan non covid mengalami kenaikan menjadi Rp91 triliun, dimana di tahun sebelumnya hanya sebesar Rp87,2 triliun.
"Kita lihat belanja untuk kesehatan seperti nya menurun tapi ini menurun dalam artian baik. Karena menurun dalam artian untuk covid sekarang sudah bisa ditangani dan kita harapkan akan makin menurun. Kita berharap kemudian semuanya di tahun depan itu tidak ada lagi covid, atau sudah masuk dan diintegrasikan dengan belanja kesehatan," lanjut Menkeu.
Sementara, Dari sisi belanja kesehatan pada dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), terdapat sebesar Rp7,4 triliun untuk pembiayaan puskesmas dan fasilitas kesehatan primer, serta dana desa untuk penanganan covid mencapai Rp 4,6 triliun.
Terdapat juga belanja non KL berupa jaminan kesehatan bagi PNS, TNI, Polri, adalah sebesar Rp 7,8 triliun dan subsidi pajak Rp409,4 miliar. Di sisi lain, juga terdapat kenaikan dari sisi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) relatif lebih stabil.
"Untuk TKDD tahun ini kita lihat dana bagi hasil mengalami lonjakan yang sangat tinggi, karena ini di bagi hasilkan dengan kenaikan harga-harga komoditas maka daerah juga akan mendapatkan bagi hasil," pungkasnya.
Lihat juga:
Tak Ada Dasar, Buruh Tolak Usulan Pengusaha No Work No Pay
Suriyanto Kecam Segala Bentuk Upaya Menggagalkan Pelaksanaan KTT G20 di Bali
Dukung KTT G20 di Bali, Wuling Motors Siapkan 300 Mobil Listrik
Meningkat 54 Persen, Investasi Sektor Manufaktur Lampaui Rp365 Triliun
Kemenkes: 156 Obat Sirop Boleh Diresepkan Tenaga Kesehatan
Redaksi
Editor: Firmanto
0 comments:
Post a Comment