 |
| Ilustrasi. Foto udara proyek pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur diumumkan sebagai wilayah ibu kota baru. (Foto: ANTARA) |
APBN bekerja keras melalui belanja negara yang didukung oleh program-program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Sementara itu, pembiayaan investasi didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi.
"Belanja negara kita telah mencapai Rp490,6 triliun. Ini adalah 18,1% dari total APBN yang akan kita belanjakan tahun ini, dimana belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp150 triliun (15,9% terhadap APBN), belanja non K/L mencapai Rp164,2 triliun (16,4% dari APBN), sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp176,5 triliun atau (22,9%)," ucap Sri Mulyani Indrawati dalam Konpers APBN KiTa, di Jakarta, Rabu (20/04/2021).
Pada pos belanja K/L, belanja negara dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan rutin, kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L mulai dari pengadaan peralatan dan mesin, jalan, jaringan, serta penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.
Baca juga: Menaker: Pemerintah Perluas Kesempatan Kerja Tenaga Profesional di Republik Korea
Sedangkan realisasi pos belanja non K/L didukung terutama oleh penyaluran subsidi energi, pembayaran pensiunan, serta jaminan kesehatan. Sementara itu, pada pos TKDD realisasinya didukung oleh kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS reguler TA 2022 tahap I.
"Di sisi lain, untuk faktor pembiayaan investasi juga sudah terealisasi Rp15 triliun sampai dengan 14 April 2022," kata Menkeu.
Hal ini juga mendukung kegiatan investasi pemerintah. Baik dalam bentuk pembangunan jalan melalui belanja BLU Lembaga Manajemen Aset Negara sebesar Rp10 triliun, dan juga investasi pemerintah di bidang perumahan yaitu untuk fasilitas likuiditas perumahan yang telah terealisasi Rp4 triliun, serta untuk BLU LDKPI sebesar Rp1 triliun.
"Artinya disini APBN sejalan dengan pemulihan ekonomi juga ikut bekerja menopang pemulihan ekonomi dan terus mendukung program-program dari mulai program penanganan COVID-19 yang belum berakhir dan program untuk memulihkan ekonomi nasional kita, terutama dengan membelanjakan atau membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dari pembangunan," terang Menkeu dalam Konpers APBN KiTa.
Lihat juga:
Pemerintah Wajibkan Industri Sediakan Minyak Goreng Curah Bagi Masyarakat dan UMK
Makna Piala MotoGP Mandalika yang Dibuat Pelaku Ekonomi Kreatif Bali
Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK, Kemenag Siapkan 25 Ribu Kuota
Rugi Milyaran Rupiah, Supplier Tanah Proyek Tol Gugat Kontraktor BUMN dan Rekanan
Ekspor Mobil Dari Pelabuhan Patimban Capai 180 Ribu Unit di 2022, Jokowi: Akan Dikembangkan ke Negara Lain
Redaksi
Editor: Firmanto
0 comments:
Post a Comment