 |
| Ketua KPU RI, Ilham Saputra bersama PIC dan Himapol-Indo turut dihadiri Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas dan Komisioner Kompolnas Wahyurudhanto, saat menggelar Diskusi Panel “Menelisik Kerawanan Pemilu 2024,” di Aula Spira Grand Kemang Jakarta Selatan, Jum’at (26/11/2021). (Foto: Rifandy Deovandra/Forumpublik.com) |
Dalam pengantar diskusinya, PIC dan HIMAPOL menyoroti sejumlah permasalahan yang bakal dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sebagai organisasi pemuda & mahasiswa yang intens dengan isu sosial dan politik tersebut, sekiranya mereka perlu membahas Pemilu dan Demokrasi, tentunya berkaitan dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024.
Ketua Umum Himapol Indo Muamar Khadafi meyampaikan, Pemilu serentak tahun 2024 akan menjadi momen yang besar bagi bangsa Indonesia mengingat akan hadirnya sosok baru yang akan memimpin Indonesia menjadi seorang Presiden serta muncul anak-anak muda calon pemimpin bangsa di masa mendatang, melalui penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) dan Jujur dan adil (Jurdil), serta aman, nyaman bagi penyelenggara.
"Kepada calon dan pemilih diharapkan mampu melahirkan pemimpin legislator yang amanah, berkompeten serta mampu menjadi solusi bagi seluruh permasalahan bangsa saat ini," ucap Khadafi dalam kata sambutannya.
Ia menambahkan, Himapolindo sebagai organisasi mahasiswa ilmu politik terbesar di Indonesia masih memegang teguh tugas untuk terus mengawal, mengawasi dan membersamai kinerja Pemerintah.
"Agar mampu menciptakan pemerintahan yang mensejahterakan rakyat dan juga membangun iklim demokrasi yang sehat bagi seluruh masyarakat indonesia," terangnya.
Baca juga: Tim Tabur Kejagung Tangkap DPO Agus Mulyana, Terpidana Korupsi Pengadaan Listrik Bandara Hang Nadim 2011-2012
Ketua KPU RI, Ilham Saputra, mengatakan, kebutuhan ini sesuai dengan tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam melindungi hak pilih sebagai hak asasi. Regulasi pemilu yang harus diterapkan pun berpegang pada prinsip inklusif, partisipatif, dan aksesabel.
Namun, diatas semuanya itu, tentu saja terobosan layanan hak pilih harus bisa dipahami antar pihak pemangku kepentingan.
"Secara umum, 34 provinsi di Indonesia juga memiliki tingkat kerawanan sedang. Kerawanan ini ada dalam aspek kontestasi politik, penyelenggaraan pemilu (free and fair), dan partisipasi politik," jelasnya.
Ilham juga menyampaikan penyelenggaraan pemilu di 2024 dianggap berat karena tahapan-nya berbarengan bersamaan dengan Pemilu nasional dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua sebagai penyelenggara pemilu bagaimana kemudian apalagi nanti saya tidak tahu kita kapan selesai pandemik ini, kita harus siap," kata Ilham.
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan terdapat sejumlah komponen dalam mewujudkan agar pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik antara lain peserta Pemilu (partai politik dan capres/cawapres atau calon perseorangan), penyelenggaran Pemilu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) serta masyarakat selaku pemilih.
Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek Pemilu, dan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Pemilu kepada penyelenggara tetapi harus menjadi subjek utama serta mengambil bagian dalam memantau seluruh proses tahapan, sekecil apapun.
"Peran dan keterlibatan masyarakat pemilih dalam setiap hajatan Pemilu sangatlah besar," terangnya.
Komisioner Kompolnas Wahyurudhanto dalam paparannya menilai pemilu serentak tahun 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas pemilu sebab pengawasan sangat berat dan kompleksitas permasalahan sangat tinggi, maka diharapkan pemerintah dapat mendesain sejak awal desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 itu sejak dini.
Dengan tingkat kerumitan yang tinggi, diharapkan bisa mengurainya dari awal dan mendapatkan solusi alternatif.
"Masih rendahnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan Pemilu, adalah tantang bagi pengawas pemilu. Upaya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi tentu tidak sekedar slogan namun bisa diwujudkan saat pelaksanaan Pemilu dimulai," tegasnya.
Staffsus Wantimpres Sri yunanto menjelaskan minimnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kepemiluan, akan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara khususnya pengawas pemilu.
Faktor lain adalah Indeks kerawanan Pemilu yang cendrung tinggi. Salah satu produk Bawaslu adalah IKP, setiap tahapan Pemilu Bawaslu senantiasa meluncurkan update data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan berbagai kriteria dimensi permasalahan yang dikumpulkan Bawaslu kabupaten/kota seluruh Indonesia.
"Sosialisasi nilai-nilai pengawas wajib dilakukan sehingga publik/pemilih dapat memahami dan bisa mengambil bagian dalam mengawasi seluruh tahapan," tutupnya.
Lihat juga:
Tips Supaya Foto eKTP Tidak Disalahgunakan
Kenang Almarhum Orang Tua, Letkol Andris Simaremare Ciptakan Lagu 'Lungun Nai Di Au Among'
'Partai Buruh Hidup Kembali' dari Era Reformasi Bakal Ikut Pemilu 2024
Kejati Jabar Tahan 2 Tersangka Kasus Korupsi Pelaksanaan RTH Kawasan Taman Alun-Alun Indramayu
Kuota 800.000 Peserta Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 20 Siap Dibuka
Penulis: Rifandy Deovandra
Editor: Tonang
0 comments:
Post a Comment