 |
| Aksi damai tenaga kesehatan turun ke jalan, yang menuntut pembayaran honor PON XX Papua 2021, di Klaster Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura turun ke jalan dan menduduki Sekretariat PB PON dan mendatangi kantor Otonom, Distrik Abepura, Kota Jayapura Senin (29/11/2021). (Dok istimewa) |
Mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan aparat penegak hukum agar segera audit dana atau keuangan Panitia Besar (PB) PON XX Papua 2021.
Hein Yopi Olua, koordinator aksi damai tenaga kesehatan mengatakan, ia dan rekan-rekannya yang berjumlah 780 tenaga kesehatan telah melakukan kewajiban mereka selama PON XX Papua 2021 berlangsung hingga usai.
"Kami sudah bekerja maksimal untuk suksesnya PON XX di Papua, tapi hak kami yang dijanjikan itu belum dibayarkan," tegas Hein Yopi Olua yang menjabat Kepala Puskesmas Skouw kepada wartawan di sela-sela aksi damai, Senin (29/11/2021).
Menurut dia, semua persyaratan untuk kelengkapan administrasi keuangan sudah dilengkapi. Bahkan mereka tiga kali kami diminta untuk memasukkan nomor rekening dan persyaratan lainnya.
"Nomor rekening yang kami serahkan itu biasa dipakai juga untuk pembayaran gaji," ucap Hein Yopi Olua.
Ia mengatakan, mereka mengkhawatir, ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan nomor rekening yang telah diberikan.
"Jadi kami datang ke PB PON untuk meminta, agar honor kami segera dibayar," ujarnya lagi.
Baca juga: Masyarakat dan Dankolakopsrem 172 Panen di Kebun Satgas Yonif 131
Hein Olua menuturkan bila tenaga kesehatan yang bertugas selama pelaksanaan PON XX ini, tidak semua pegawai.
"Ada yang hononer. Untuk itu, kami meminta supaya PB PON segera membayar hak kami," desaknya.
Sejak penutupan PON hingga saat ini, lanjut dia, tidak ada penjelasan dari pihak PB PON. Padahal, sebelum PON pihak PB PON melalui Kepala Dinas Kesehatan meminta untuk mengirim tenaga kesehatan untuk bertugas selama PON berlangsung.
Nama-nama tenaga dikirim disertai juga dengan persyaratan yang diminta.
"Semua tugas dan persyaratan sudah kami penuhi. Tapi mengapa hak kami tidak dibayarkan?" tanya Hein Yopi.
Selain tenaga kesehatan, para wartawan yang tergabung dalam media center dan juga fotografer juga menuntut honor mereka yang belum dibayarkan PB PON XX. Tututan itu disampaikan melalui suratnya yang dikirim kepada Ketua PB PON XX, Yunus Wonda.
Dalam surat tertanggal 28 November itu disebutkan, bahwa sebagai tenaga profesional pada bidang media dan fotografer yang digunakan oleh PB PON selama pelaksanaan PON XX Papua tahun 2021 telah melaksanakan tugas dan sesuai dengan penugasan yang diberikan, sejak 22 September sampai 15 Oktober 2021.
Namun, 43 hari sejak PON resmi ditutup oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, janji pembayaran yang telah disampaikan beberapa kali selalu tidak ditepati. Alasannya yang mengada-ada, seperti masih proses pemberkasan, pengajuan dana permintaan kedua sampai kabar terakhir yang diperoleh bahwa kas PB PON kosong dan lagi proses pengajuan ke Pemerintah Provinsi.
Adapun permintaan dari ratusan relawan kesehatan medis PON XX Papua 2021 saat mendatangi kantor Otonom, Distrik Abepura, Kota Jayapura adalah:
1. Gubernur Papua Lukas Enembe agar segera bertanggung jawab terhadap hak relawan kesehatan PON yang gajinya belum dibayar sampai sekarang.
2. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan aparat hukum melalukan pemeriksaan dan audit keuangan PB PON XX Papua.
3. Menuntut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua bertanggung jawab penuh terhadap hak relawan kesehatan PON XX Papua.
Hein Yopi Olua juga mendesak Kepala Dinas Kesehatan Papua harus bertanggung jawab. Menurutnya, rekrutmen tenaga medis untuk PON XX Papua 2021 berasal dari Dinas Pemerintah Provinsi Papua.
"Semua rekrutmen, dikirim surat dan meminta rumah sakit dan puskesmas mengirimkan tenaga kesehatannya," jelasnya pada Kabarpapua.
Sementara itu, Vani salah relawan kesehatan mengaku hingga PON XX usai sebulan lamanya, hak mereka belum juga dibayarkan sehingga bersama ratusan rekan medis lainnya menyepakati untuk menyuarakan hal itu.
"Kalau relawan medis dan tenaga medis, yang kami dengar honornya berbeda, mulai dari Rp300 ribu hingga Rp600 ribu/hari. Hanya saja ha ini yang kami butuh kejelasan dari pihak yang bertanggung jawab," katanya.
Lihat juga:
Kasdam Cenderawasih Hadiri Rakornas TMMD Ke-112 TA 2021
Bekali Anak Dengan Ilmu Pengetahuan, Babinsa Biak Timur Gelar Perpustakaan Keliling
Danrem 172/PWY Tinjau Serbuan Vaksinasi Gelombang Kedua Tahap I di Jayapura
Kasdam XVII/Cenderawasih Hadiri FGD Bakohumas Provinsi Papua
Pangdam Cenderawasih Tutup Program TMMD Ke-111 di Wilayah Papua
Sindonews/Kabarpapua
Editor: Rianto
0 comments:
Post a Comment