 |
| Jubir Presiden Fadjroel Rachman yang menyayangkan kabar NIK Presiden Jokowi yang diunggah para aksi sejumlah netizen ke medsos Twitter dan kabar beredarnya kartu vaksin COVID-19 Jokowi. (Foto: Istimewa) |
Ia juga mengaku telah mendengar kabar beredarnya kartu vaksin COVID-19 diduga milik Presiden Jokowi. Menurut dia, apabila hal itu valid, maka pihak Istana sangat menyayangkan hal itu dapat terjadi.
Atas kejadian tersebut, Fadjroel berharap pada pihak terkait dapat segera memberikan penjelasan. Jika memang terjadi kelalaian, maka Istana meminta langkah khusus agar kejadian sama tidak berulang.
"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut. Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa, termasuk melindungi data milik masyarakat," kata Fadjroel lewat pesan singkatnya, Jumat (3/9/2021).
Fadjroel enggan berkomentar lebih banyak terkait hal itu. Ia juga tidak mau berkomentar soal NIK Jokowi awalnya beredar di internet dari data calon presiden di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa termasuk melindungi data milik masyarakat," ujar dia.
Baca juga: Menkeu: Realisasi Program Ekonomi Nasioanal Capai Rp326,16 Triliun
Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Menurutnya, mengakses data kependudukan tanpa izin bisa masuk ranah hukum.
"Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini," kata Zudan via pesan singkat pada CNNIndonesia.com, Jumat (3/9/2021).
Dokter Pribadi Presiden Jokowi dr. Frans Memah mengungkapkan bahwa tidak ada rencana vaksinasi COVID-19 dosis ketiga untuk Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi juga akan menolak bila ditawarkan untuk divaksinasi ketiga kalinya.
"Belum ada wacana, karena beliau pasti menolak bila kami usulkan," kata Frans lewat pesan singkat, Jumat (3/9).
Dia menegaskan bahwa Presiden bukan tenaga kesehatan yang diberikan dosis vaksin ketiga. Dia bilang, sama sekali tak ada rencana Kepala Negara disuntikkan booster vaksin.
"Tidak direncana, Pak Presiden bukan Nakes," ujar Frans pada Merdeka.com.
Sebelumnya, netizen ramai membicarakan NIK dan foto sertifikat vaksinasi COVID-19 milik Presiden Jokowi yang beredar di media sosial. NIK Jokowi bisa diakses dengan mudah di situs KPU. Hanya dengan mengetik "NIK Joko Widodo" di mesin pencari, NIK orang nomor satu itu akan muncul di halaman pertama.
Gambar sertifikat dengan tulisan Ir Joko Widodo itu diunggah lewat Twitter pada Jumat (3/9/2021).
Beberapa netizen menggunakan NIK Jokowi untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi. Mereka mengunduh kartu vaksin Jokowi. Sebagian netizen pun mengunggah kartu vaksin Jokowi meski mengandung data pribadi.
Data Jokowi dalam sertifikat tersebut terlihat lengkap. Seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaskinasi, jenis vaksin dan batch vaksinasinya.
Dalam gambar tersebut tertulis telah dilakukan vaksinasi COVID-19 untuk dosis kedua. Surat keterangan vaksin tersebut diberikan pada 27 Januari 2021.
Terdapat logo seperti Aplikasi PeduliLindungi di pojok kiri atas sertifikat vaksinasi tersebut. Warna sertifikat itu ungu muda dibawahnya terdapat logo KPC-PEN, Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN.
Hingga kini, unggahan gambar tersebut sudah retweet oleh 457 orang dan disukai 488 orang. Para netizen juga mengomentari postingan sertifikat vaksinasi Jokowi tersebut.
Lihat juga:
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi 5,0 Hingga 5,5 Persen pada 2022 Bergantung pada Penanganan COVID-19
Relawan Ganjar Pranowo dari 34 Provinsi Deklarasi Dukung Maju Pilpres 2024
Pemulihan Ekonomi, Enam Fokus Kebijakan APBN 2022
Berikut Aturan Baru PPKM Level 4, Jokowi Izinkan Usaha Kecil Dibuka
OJK Rancang Strategi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan
Editor: Firmanto
0 comments:
Post a Comment