 |
| Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk Arsjad Rasjid. (Foto: Istimewa) |
PPKM level 4 sendiri akan berakhir hari ini, tapi belum ada pengumuman dari pemerintah apakah diperpanjang atau tidak.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, Kadin Indonesia meminta tiga hal kepada pemerintah jika PPKM level 4 kembali diperpanjang, pertama, perusahaan berorientasi ekspor, sektor manufaktur, dan padat karya dapat beroperasi 100 persen.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, Kadin Indonesia meminta tiga hal kepada pemerintah jika PPKM level 4 kembali diperpanjang, pertama, perusahaan berorientasi ekspor, sektor manufaktur, dan padat karya dapat beroperasi 100 persen.
Asal, perusahaan tersebut sudah melakukan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
"Industri esensial ataupun kritikal, dan juga ekspor oriented yang mana manufacturing dan juga padat karya kami mengharapkan bila mana perusahaan tersebut sudah melakukan vaksinasi dan juga memiiki tingkat prokes yang tinggi sekali, yang baik, maka dengan demikian untuk bisa operasi 100%," katanya seperti disiarkan lewat Youtube Kadin Indonesia, dalam Acara Deklarasi Melawan COVID-19 Minggu (25/7/2021).
Hal ini perlu dilakukan agar roda perekonomian tetap berjalan. Sementara itu, untuk perusahaan yang bergerak di sektor non esensial tidak diharapkan bisa beroperasi 50 persen.
"Namun kedua-duanya kita bicara direct workers, sedangkan untuk indirect sebagai penunjang kita mengharapkan tidak apa-apa Workd From Home (WFH) masih ada 10-25%," ujarnya Arsjad.
Baca juga: BI: Cadangan Devisa RI Naik Jadi USD 137,1 Miliar per Juni 2021
Permintaan kedua, UMKM diberikan insentif selama penerapan PPKM level 4. Namun, ia tak menjelaskan rinci insentif seperti apa yang dibutuhkan.
Ketiga, pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan kembali beroperasi. Hal ini agar sektor ritel bisa kembali berjalan.
"Harapannya mal-mal kalau sudah dilakukan vaksinasi pekerjanya dan kalau yang hadir bisa berikan surat bahwa sudah divaksin, harapannya tetap dibuka agar ritel bisa berjalan," kata Arsjad.
Secara keseluruhan, ia mengaku mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan PPKM. Namun, Arsjad mengingatkan bahwa roda perekonomian tetap harus bergerak.
"Roda ekonomi bukan hanya untuk usaha, tapi juga kami perhatikan dampak sosial. Ini agar menjaga teman-teman yang tidak ada tabungan bisa mendapatkan pendapatan untuk bisa hidup," jelas Arsjad.
"Jadi PPKM kami dukung tapi bersamaan tolong dipikirkan bagaimana roda ekonomi tetap bisa berjalan," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Arsjad melakukan deklarasi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono untuk melawan pandemi COVID-19.
Mereka berkomitmen untuk selalu mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi untuk mengakhiri pandemi ini.
Lihat juga:
Tekan Praktik Rentenir, Pemerintah Dorong Koperasi Pasar Bisa jadi Contoh Koperasi Modern
Padat Karya Tunai Kementerian PUPR Hingga Kuartal II 2021 Serap 755.816 Tenaga Kerja
Investasi Sektor Infrastruktur Kunci Pemulihan Ekonomi Global, Indonesia Dukung Agenda Kepresidenan G20 Italia
Sri Mulyani: Pendapatan Negara Semester I Tahun 2021 Tumbuh 9,1 Persen
PPKM Darurat, BPP Perkomnas: COVID-19 Tak Bisa Diajak Kompromi
Editor: Firmanto
"Industri esensial ataupun kritikal, dan juga ekspor oriented yang mana manufacturing dan juga padat karya kami mengharapkan bila mana perusahaan tersebut sudah melakukan vaksinasi dan juga memiiki tingkat prokes yang tinggi sekali, yang baik, maka dengan demikian untuk bisa operasi 100%," katanya seperti disiarkan lewat Youtube Kadin Indonesia, dalam Acara Deklarasi Melawan COVID-19 Minggu (25/7/2021).
Hal ini perlu dilakukan agar roda perekonomian tetap berjalan. Sementara itu, untuk perusahaan yang bergerak di sektor non esensial tidak diharapkan bisa beroperasi 50 persen.
"Namun kedua-duanya kita bicara direct workers, sedangkan untuk indirect sebagai penunjang kita mengharapkan tidak apa-apa Workd From Home (WFH) masih ada 10-25%," ujarnya Arsjad.
Baca juga: BI: Cadangan Devisa RI Naik Jadi USD 137,1 Miliar per Juni 2021
Permintaan kedua, UMKM diberikan insentif selama penerapan PPKM level 4. Namun, ia tak menjelaskan rinci insentif seperti apa yang dibutuhkan.
Ketiga, pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan kembali beroperasi. Hal ini agar sektor ritel bisa kembali berjalan.
"Harapannya mal-mal kalau sudah dilakukan vaksinasi pekerjanya dan kalau yang hadir bisa berikan surat bahwa sudah divaksin, harapannya tetap dibuka agar ritel bisa berjalan," kata Arsjad.
Secara keseluruhan, ia mengaku mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan PPKM. Namun, Arsjad mengingatkan bahwa roda perekonomian tetap harus bergerak.
"Roda ekonomi bukan hanya untuk usaha, tapi juga kami perhatikan dampak sosial. Ini agar menjaga teman-teman yang tidak ada tabungan bisa mendapatkan pendapatan untuk bisa hidup," jelas Arsjad.
"Jadi PPKM kami dukung tapi bersamaan tolong dipikirkan bagaimana roda ekonomi tetap bisa berjalan," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Arsjad melakukan deklarasi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono untuk melawan pandemi COVID-19.
Mereka berkomitmen untuk selalu mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi untuk mengakhiri pandemi ini.
Lihat juga:
Tekan Praktik Rentenir, Pemerintah Dorong Koperasi Pasar Bisa jadi Contoh Koperasi Modern
Padat Karya Tunai Kementerian PUPR Hingga Kuartal II 2021 Serap 755.816 Tenaga Kerja
Investasi Sektor Infrastruktur Kunci Pemulihan Ekonomi Global, Indonesia Dukung Agenda Kepresidenan G20 Italia
Sri Mulyani: Pendapatan Negara Semester I Tahun 2021 Tumbuh 9,1 Persen
PPKM Darurat, BPP Perkomnas: COVID-19 Tak Bisa Diajak Kompromi
Editor: Firmanto
0 comments:
Post a Comment