Penjara dan Denda Rp 1 Miliar Menanti bagi Oknum Penyebar Informasi Hoaks Covid-19

Ilustrasi hoax. (via: istimewa)

JAKARTA - Forumpublik.com | Para penyebar informasi palsu atau Hoaks terkait Virus Corona jenis baru atau Covid-19, terancam hukuman penjara dan denda miliaran rupiah.

Dalam dua minggu terakhir, penyebaran hoaks terkait corona meningkat di media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan setidaknya 54 informasi hoaks terkait virus yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China itu.

"Tiga hari yang lalu kami pantau ada 36, hari ini sudah hampir dua kali lipat konten hoaks dan disinformasi yang disebarkan," kata Menkominfo Jhonny G Plate dalam keterangan tertulis, pada Senin lalu dan temuannya pada informasi yang beredar via Celluler lewat WhatsApp maupun Twiter Rabu (3/6/20).

Ia menegaskan, pemerintah akan terus memantau peredaran konten hoaks dan disinformasi, serta melakukan penindakan melalui aparat penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap pasal tersebut, maka mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Baca juga: Penerapan New Normal di Indonesia, Ryan Kiryanto: Tidak Bisa Disamaratakan

Di dalam pasal itu disebutkan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar".

"Kami tak segan lakukan tindakan atas penyebaran hoaks dan mendorong penegak hukum mengambil langkah tegas," kata Johnny Plate.

Politikus Partai Nasdem itu mengimbau, agar masyarakat gan gampang percaya dengan informasi yang beredar di media sosial.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengecek kebenaran informasi yakni dengan melakukan pengecekan silang dari sumber resmi pemerintah.

Terkait maraknya penyebaran informasi hoaks ini, sejumlah negara juga telah mengambil langkah tegas.

Malaysia, misalnya, pada akhir Januari lalu telah menangkap empat orang atas tuduhan tersebut.

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Lihat juga:

Pilkada Serentak 2020 Sebaiknya Digelar Tahun Depan, Berikut Alasnnya

Jokowi Resmikan Peluncuran Produk Ristek dan Inovasi Penanganan Covid-19

Pengadilan Negeri Siap Jadi Role Model Pelayanan Ramah Bagi Penyandang Disabilitas

Jokowi Tegaskan Belum Ada Kebijakan Pelonggaran Terhadap PSBB

Untuk Capai Tujuan Pembangunan Negara, Perlu Adanya Revolusi Mental Aparatur

Penulis : Dnst/Endy Castello

Editor: Tonang