Wamenkeu Ajak Pengelola Keuangan Daerah Ciptakan Aset dari APBD

Wamenkeu Ajak Pengelola Keuangan Daerah Ciptakan Aset dari APBD
Wamenkeu Suahasil Nazara ajak pengelola keuangan daerah ciptakan aset dari APBD ketika memberikan keynote speech pada acara Malam Penghargaan Indeks Kelola 2019 Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD di Djakarta Theatre XXI Jakarta Pusat pada Kamis (28/11/19). (Photo: Kemenkeu/Biro-KLI/Resha/Forumpublik.com)

Jakarta -- Forumpublik.com | Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengajak para pengelola keuangan daerah di manapun untuk mulai mencoba melihat bagaimana cara melihat anggaran APBD sebagai instrumen, sebagai alat untuk menciptakan aset.

Dalam acara bertema "Terobosan Daerah Membangun Negeri" yang diselenggarakan oleh Katadata Insight Center (KIC).

Ia mengatakan jika pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan belanja modal menjadi aset, aset menjadi milik perekonomian daerah.

Sebagian dari belanja APBN atau APBD akan menghasilkan aset. Aset ini sangat penting karena berfungsi sebagai barang modal seperti contohnya jembatan, gedung kantor, puskesmas, gedung sekolah. Itu adalah aset dan itu adalah modal.

“Kami berharap di tingkat daerah manajemen pengelolaan aset ini menjadi salah satu yang diperkuat juga. Nanti saya ingin titip kepada Katadata meskipun saya ngerti Anda menjaga pendidikan, kesehatan, tata kelola pengelolaan keuangan, di satu titik, Anda perlu lihat aset,” kata Wamenkeu ketika memberikan keynote speech pada acara Malam Penghargaan Indeks Kelola 2019 Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD di Djakarta Theatre XXI Jakarta Pusat pada Kamis (28/11/19).

Sebagai informasi, KIC adalah unit bisnis dari Katadata dengan spesialisasi riset dan data analisis.

Pemberian penghargaan indeks kelola ini merupakan kali kedua setelah pada 2018 KIC memberi apresiasi yang sama kepada 66 kabupaten dan kota.

Indeks Kelola merupakan metode pengukur kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD untuk pembangunan daerah. Metode pengukuran Indeks Kelola ini merupakan hasil kerjasama KIC dengan panel ahli ekonomi independen.(ip/hpy/nr)

Lihat juga:

Editor: Sugiarto

0 comments:

Post a Comment