 |
| Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution menyebut ada andil proposal warga pada pelanggaran hukum oleh pejabat. (Photo: Cektkp/rom) |
Medan (Sumut), Forumpublik.com -- Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menggelar rapat mendadak setelah Wali Kota Medan Dzulmi Eldin terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK.
Rapat itu terlihat dihadiri sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkot Medan.
"Kami akan konsolidasi dulu," ujar Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, melansir forumpublik.com dari CNNIndonesia, Rabu (17/1019).
Dia pun memastikan OTT KPK atas Dzulmi dan sejumlah unsur birokrat di Pemkot Medan dan swasta itu tak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat di ibu kota provinsi Sumatera Utara tersebut.
"Yang penting seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik. Saya belum bisa buat langkah-langkah lebih lanjut karena belum bisa komunikasi," ujar Akhyar.
Akhyar mengaku belum bisa menghubungi Dzulmi Eldin. Terakhir kali ia masih berkomunikasi dengan Eldin pada Selasa (15/10).
"Sampai kemarin masih komunikasi kami. Seluruh staf dan saya melaporkan aktivitas kami ke wali kota. Aktivitas pemerintahan (Eldin) kemarin ada," paparnya.
 |
| Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. (Screenshot via web Pemko Medan) |
Sementara itu, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sejumlah ruangan di kantor Wali Kota Medan disegel KPK. Salah satunya adalah ruang kerja Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan ruangan Kasubag Protokol. Selain itu Ruangan Kadis PU Medan juga dikabarkan disegel KPK. Namun begitu, Akhyar belum mau berkomentar banyak
"Memang ada sebagian ruangan di kantor ini disegel KPK. Mengenai apa dan siapa kami dapat info dari KPK, hanya dari media. Mengenai siapa saja yang ditangkap KPK, kami juga belum tahu," ujar pria yang menjadi kepala daerah usai memenangi Pilwakot Medan 2015 bersama Dzulmi Eldin tersebut.
 |
Salah satu ruang di Kantor Wali Kota Medan yagn disegel KPK. (CNN Indonesia/ Farida)
|
Gubernur Sumut: Kalau Ada Asap Pasti Ada Api
Terpisah, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengaku belum bisa bicara terlalu banyak terkait OTT di Medan tersebut.
"Kita doakan beliau [Eldin] semoga bisa menyelesaikan persoalan ini," kata Edy, Rabu.
 |
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
|
Edy lalu mengatakan selama ini dirinya sudah banyak mengingatkan kepala daerah di Sumut agar tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum. Oleh karena itu, ia pun menilai penangkapan KPK atas Dzulmi itu pun bukan tanpa sebab. Mantan Pangkostrad itu pun meminta semua pihak membiarkan KPK bekerja mengungkap kasus dugaan tipikor di lingkungan Kota Medan tersebut.
"Biarkan hukum yang menentukan. Saya yakin kalau ada asap pasti ada api. Tapi, namun demikian, kita doakan beliau, semoga bisa menyelesaikan persoalan ini. Biarkan pihak hukum melakukan seobyektif mungkin. Kita prihatin, sama-sama kita doakan," ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan OTT Medan itu dilakukan dari Selasa (15/10) malam hingga Rabu (16/10) dini hari WIB.
Total, kata dia, tujuh orang yang diamankan dalam OTT Medan yang terdiri atas unsur kepala daerah, kepala dinas PU, protokoler, ajudan wali kota, dan swasta.
Wakil Wali Kota Minta Warga Kurangi Proposal
Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menuding proposal bantuan dana dari warga memiliki andil terhadap penangkapan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kepada masyarakat juga tolong kami pejabat-pejabat pemerintahan ini jangan dibebani dengan permohonan bantuan dana, proposal, tolonglah kepada semua masyarakat itu dikurangi," ucapnya.
Menurutnya, selama ini masyarakat selalu beranggapan bahwa permintaan sumbangan itu sebaiknya ke pejabat. Padahal, kata dia, sejumlah proposal yang diajukan itu membebani pejabat sehingga rentan membuat pejabat melakukan pelanggaran hukum.
"Selama ini masyarakat beranggapan kalau minta sumbangan ke pejabat, ini menjadi beban bagi pejabat. Ayo kita jaga pejabat ini. Penyelenggara negara jangan dibebani soal [proposal] itu," paparnya.
Ia mengaku banyak proposal yang diajukan masyarakat ke pejabat tak sesuai prosedur. "Tapi kan banyak yang enggak sesuai prosedur," ungkapnya.
Saat ditanyakan apakah pengajuan proposal bantuan yang tak sesuai prosedur itu diajukan ke Pemerintah Kota Medan, Akhyar menjawab dengan ketus.
"Bukan. Kamu macam tak pernah hidup aja di sini," cetusnya sambil buru-buru meninggalkan wartawan.
Terpisah, ajudan Wali Kota Medan bernama Aidil Putra termasuk pihak yang dibawa oleh petugas KPK.
Sebelumnya, ia jadi salah satu dari enam pihak yang diperiksa KPK di Polrestabes Medan pada Selasa (15/10) malam hingga Rabu (16/10) dini hari. Sementara itu, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin sudah diboyong ke Gedung KPK di Jakarta.
Selesai pemeriksaan, Aidil yang mengenakan masker, kemeja putih, dan celana panjang hitam itu enggan mengomentari pertanyaan sejumlah wartawan. Ia langsung berjalan memasuki mobil Avanza hitam bersama sejumlah petugas.
 |
| Ajudan Wali Kota Medan bernama Aidil Putra (tengah) dibawa petugas KPK. (CNN Indonesia/Farida) |
Namun, keberadaan lima pejabat lainnya yang sebelumnya diperiksa KPK masih belum diketahui. Tak ada satupun pejabat di Polrestabes Medan yang mau mengomentari itu.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan empat orang lainnya, selain Wali Kota Medan, akan dibawa secara bertahap ke Jakarta pada siang dan sore ini. Yakni, unsur Kepala Dinas, Ajudan, dan Protokoler Wali Kota.
"Wali Kota tadi sudah datang di kantor KPK sekitar Pk11.50 dan dilanjutkan proses pemeriksaan lebih lanjut," papar Febri.
Pelaku Pembunuhan Anak Kandung Berhasil di Tangkap Tim Pegasus Polsek Pancur Batu
Sidang Amat Tantoso, Jaksa Bacakan Keterangan Kelvin dan Hadirkan 4 Saksi
Tak Berizin Resmi, Tiga Balita Anak TKI Dipulangkan dari Taiwan
Empat Kader Gugat DPP Gerindra akan Lolosnya Mulan Jameela ke DPR
Sidang Amat Tantoso Kembali Ditunda, 'Dipimpin Hakim Tunggal'
Jaksa akan Pelajari Peluang Kasasi, Terkait Banding Ratna Ditolak
JPU Tuntut 8 Bulan Penjara Pelaku Pemukulan Anak Hingga Meninggal Dunia
(CNNIndonesia/fnr/arhkid)
0 comments:
Post a Comment