Alasan Pemerintah Tingkatkan Dana Lingkungan Hidup untuk Kurangi Emisi Karbon

Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penanaman pohon, pada peresmian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Komplek Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu, (09/10/19). (Kemenkeu Photo/Biro KLI-Firman)

Jakarta, Forumpublik.com -- Pemerintah telah meningkatkan anggaran dana perubahan iklim terkait lingkungan sejak tahun 2016 dari Rp72,4 triliun menjadi Rp109,7 triliun pada tahun 2018.

Hal ini karena pemerintah memiliki target mencapai komitmen penurunan emisi dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29% dengan upaya sendiri, atau 41% dengan dukungan internasional.

Untuk itu, komitmen pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut diwujudkan melalui besarnya anggaran yang dialokasikan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Ditambah lagi, pendanaan dari negara maju terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan bertumbuh seiring dengan kebutuhan untuk pendanaan lingkungan di negara berkembang yang sejalan dengan implementasi Paris Agreement.

“Komitmen kita untuk dapat mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan kerjasama internasional tetap bisa dilakukan. Ini merupakan suatu tantangan bagi kita semua, baik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah maupun dunia usaha dan swasta serta para stakeholder lainnya,” tegas Menkeu pada peresmian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada Rabu, (09/10/19) di Jakarta.

Oleh karena itu, BPDLH diharapkan dapat mengedepankan pengelolaan dana yang akuntabel dengan tata kelola berstandar internasional, sehingga BPDLH dapat menjadi sebuah solusi bagi negara-negara maju untuk memberikan pendanaan.

Dalam acara peluncuran BPDLH tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penanaman pohon di Komplek Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Lihat juga:
Sri Mulyani: Untuk jadi Calon Ekonom, ada 5 Skill Yang Harus Dimiliki
Riset Ekonom Indef: Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Picu Inflasi
Perdagangan Pasar Spot, Rupiah Mandek Rp14.240 per Dolar AS
Darmin: Ibu Kota Baru, Pemerintah Urus Lahan Dulu Sebelum Ajak Swasta
Bareskrim Polri Ada Menindak 1.384 Perkara Tambang Ilegal pada 2013-2017
Pemerintah Upayakan Perbaiki Iklim Investasi Bertahan dari Ketidakpastian Global
Direktur LMAN: Proyek Strategis Nasional, Anggaran Pengadaan Tanah Makin Fleksibel

(Biro KLI/nws/nr/ds)