Direktur LMAN: Proyek Strategis Nasional, Anggaran Pengadaan Tanah Makin Fleksibel

Direktur LMAN Rahayu Puspasari dalam acara Ngobrol Santai bersama DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) bertema "Percepatan Pembayaran Tanah Program Strategis Nasional" pada Rabu, (14/08) di Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Kantor DJKN, Jakarta. (Poto: Kemenkeu/Biro KLI)

Jakarta, Forumpublik.com -- Saat ini, anggaran pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) semakin fleksibel untuk mempermudah proses pendanaan tanah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur PSN.

Hal ini dijelaskan oleh Direktur LMAN Rahayu Puspasari dalam acara Ngobrol Santai bersama DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) bertema "Percepatan Pembayaran Tanah Program Strategis Nasional" pada Rabu, (14/08) di Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Kantor DJKN, Jakarta.

Hal ini merupakan terobosan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.100/PMK.06/2019 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). PMK ini menyempurnakan PMK No.21/PMK.06/2017.

"PMK Nomor 100/PMK.06/2019 ini hadir pertama, memperkenalkan skema yang lebih fleksibel karena dalam skema ini kita mengakomodir perkembangan yang ada di lapangan kemudian melakukan penyesuaian. Apa yang disesuaikan? Fleksibilitas penggunaan dananya," jelasnya.

Baca juga:
Kemendag: Perjanjian Dagang RI-Chile Bakal Kerek Ekspor US$104 Juta
Pengamat CITA: Tax Amnesty Jilid II Sinyal Pemerintah 'Disetir'
Darmin Yakin Eropa Bakal Kalah, atas Sengketa Bea Masuk Biodiesel di WTO
Kemenkeu Kirim Surat Tagihan Utang Pertama Jatuh Tempo ke Lapindo
Kemenkeu Pastikan THR ASN Dibayarkan pada Mei 2019

Ada beberapa fleksibilitas pengadaan tanah PSN oleh LMAN yang dimuat dalam PMK No.100/PMK.06/2019. Pertama, fleksibilitas ini dapat memfasilitasi perubahan komposisi dana proyek PSN.

"Pertama, fleksibilitas ini mengakomodir perubahan komposisi dana sepanjang dia (proyek) ada dalam prioritas," tuturnya.

Kedua, pengunaan dana yang sudah dicairkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke LMAN dapat dilakukan perubahan komposisi dan perubahan alokasi antar proyek namun harus sesuai dengan Daftar Prioritas Pendanaan Tanah bagi PSN (project list tahunan).

"Kedua, perubahan alokasi antarproject tetapi sifatnya lebih ke project yang ditunda, tidak jadi, yang ini lebih dahulu. Jadi, ada pergeseran prioritas project. Tapi dua-duanya harus sudah ada dalam project list kita, data prioritas, baru bisa dilakukan. Kalau tidak, berarti dia bukan kategori PSN, jadi tidak bisa dilakukan.

Ketika dana dari rekening Kas Umum Negara ditransfer ke rekening LMAN, LMAN menjadi pihak yang akan mengelola dana ini untuk sebaik-baik efektifitas pelaksanaan pengelolaan pendanaan lahan tadi. Jadi, tadi perubahan komposisi, kedua perubahan alokasi antar project," jelasnya.

Ketiga, penggunaan dana dapat dilakukan lintas tahun anggaran, dimana sebelumnya hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, atau harus diusulkan kembali dalam penyusunan APBN tahun berikutnya.

"Ketiga, pengunaan dana lintas tahun anggaran. Umumnya skema konvensional berupa belanja modal kalau sudah beda tahun anggaran, ini tidak boleh," pungkasnya.

Lihat juga:
Luhut : Anggota Kongres AS Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Politikus PAN Sukiman Ditahan KPK Usai di Periksa atas Kasus Suap
Jokowi Dorong Destinasi Wisata di Danau Toba Berkelas Super
Jokowi Komitmen Benahi Danau Toba Jadi Kawasan Wisata Menarik dan Lengkap
Jokowi Dorong Geopark Kaldera Toba Masuk Jaringan Global UNESCO

(Kemenkeu/M Es)