Darmin: Ibu Kota Baru, Pemerintah Urus Lahan Dulu Sebelum Ajak Swasta

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan menyelesaikan masalah kepemilikan lahan untuk pemindahan ibu kota sebelum mengajak swasta membangun infrastruktur penunjang. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Jakarta, Forumpublik.com -- Pemerintah menyatakan akan menyelesaikan urusan kepemilikan lahan ibu kota baru sebelum mengajak swasta untuk ikut membangun infrastruktur dan fasilitas penunjangnya. Prioritas penyelesaian tersebut dibuat untuk memberikan jaminan sekaligus ketertarikan bagi pihak swasta yang ingin turut serta dalam pembangunan ibu kota baru.

Karena prioritas tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sampai saat ini pemerintah belum terlalu jauh berkomunikasi dengan pihak swasta. Apalagi, sampai dengan saat ini, lokasi ibu kota baru pun belum diputuskan dan diumumkan pemerintah.

Belum ditentukannya lokasi tersebut membuat masalah kesesuaian dan kecukupan lahan masih belum diselesaikan pemerintah.

"Itu prosesnya belum sampai situ, ya prosesnya masih mengidentifikasi persisnya lahannya. Swasta akan ikut kalau dia lihat oh mana lahannya, baru dia ikut," ungkap Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8).

Kendati belum ada komunikasi antara pemerintah dengan swasta terkait pembangunan ibu kota baru, namun beberapa perusahaan konstruksi swasta sudah pernah menyatakan ketertarikan terlibat dalam mega proyek itu. Salah satunya, PT Ciputra Development Tbk (CTRA).

Direktur Independen Ciputra Development Tulus Santoso mengatakan perusahaan siap melakukan ekspansi dengan menambah ketersediaan lahan (land bank) di Pulau Kalimantan. Sebab, perusahaan sejatinya belum memiliki land bank di pulau yang dipastikan bakal menjadi lokasi ibu kota baru itu.

"Kalau ada kesempatan, kenapa tidak," kata Tulus, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan penambahan land bank setidaknya bisa dilakukan dengan skema kerja sama operasi (KSO) di beberapa kota di Pulau Kalimantan, seperti Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, dan Pontianak.

Selain Ciputra, ketertarikan sama juga pernah disampaikan PT Intiland Development Tbk (DILD). Perusahaan menyatakan siap bila ada kesempatan melakukan pembangunan properti di ibu kota baru.

"Pada dasarnya kami akan melakukan eksplorasi atas segala kesempatan termasuk jika sudah diputuskan ibu kota baru," ungkap Sekretaris Perusahaan Intiland Development Theresia Rustandi.

Ketertarikan juga disampaikan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk alias PTPP. Direktur Utama PTPP Lukman Hidayat mengatakan perusahaan menanti kepastian pemerintah terkait kota mana yang akan dipilih sebagai pengganti ibu kota DKI Jakarta. Ia mengaku perusahaan terus berdiskusi secara internal agar siap mengikuti tender proyek.

"Ada rencana untuk tambah lahan di luar Jawa, kami ingin masuk di Kalimantan Timur. Itu sudah dibicarakan dengan pemilik lahan," tutur Lukman.

Meski begitu, lokasi pasti ibu kota baru sejatinya belum diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, kepala negara sudah menyampaikan rencananya itu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Sidang Tahunan I Nota Keuangan pada Jumat (16/8) lalu.

Lihat juga:
Hal Fundamental yang Perlu Diperbaiki untuk Jadi Indonesia yang Resilient
Empat Kontribusi Kebijakan Fiskal Kemenkeu untuk Transformasi Ekonomi Indonesia
Indonesia-Turki Bahas Negosiasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Kemendag: Perjanjian Dagang RI-Chile Bakal Kerek Ekspor US$104 Juta
Pengamat CITA: Tax Amnesty Jilid II Sinyal Pemerintah 'Disetir'

(Cnn/uli/agt)