Greenpeace Singgung Oligarki Ekonomi di Balik Jokowi dan Prabowo

Ilustrasi pertambangan: Greenpeace Singgung Oligarki Ekonomi di Balik Jokowi dan Prabowo

Jakarta, Forumpublik.com - Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan praktik oligarki ekonomi menjadi persoalan mendasar dari masalah lingkungan di Indonesia saat ini. Praktik ini, kata dia, muncul di kedua kontestan Pemilu Presiden 2019, yaitu calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi maupun calon nomor urut 02 Prabowo Subianto.

“Kita (Indonesia) punya persoalan besar di situ,” kata Leonard dalam jumpa pers di Kantor Pusat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Februari 2019. Jumpa pers ini diadakan sejumlah organisasi lingkungan hidup yang tergabung dalam Koalisi Golongan Hutan, yang berupaya menagih komitmen keberpihakan pasangan capres terkait masalah lingkungan saat ini.

Leonard menjelaskan bahwa aktor-aktor politik di Indonesia memang sangat terikat dengan industri berbasis ekstraktif seperti batu bara, kelapa sawit, minyak dan gas bumi. Persoalan muncul ketika pelaku industri tersebut mendukung dan membiayai seorang tokoh politik. “Itu kan gak gratis, ada tagihannya saat dia terpilih, jadi semacam ijon dalam bentuk yang sophisticated (canggih).”

Sebelumnya menurut data Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam di kubu Jokowi ada enam orang yang diketahui merupakan pengusaha tambang. Yakni kakak dari Ketua TKN, Erick Thohir, Garbaldi Thohir. Bendahara TKN, Wahyu Trenggono. Luhut Binsar Panjaitan. Ketua Bravo 5 Fachrur Razi, dan anggota Bravo 5 Letnan Jenderal Suaidi Marasabessy. Serta anak Dewan Pengarah TKN, Jusuf Kalla, Solihin Jusuf Kalla.

Sedangkan di kubu Prabowo diketahui setidaknya ada lima pengusaha tambang. Pertama Prabowo Subianto sendiri pemilik PT Nusantara Energy. Kedua calon wakilnya Sandiaga Uno yang melalui PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang memiliki 20,75 persen saham di PT Merdeka Copper Gold TBK. Ketiga adik dari Prabowo, Hashim Djojohadikusumo pemilik Asrari Group. Kelima, Hanifah Husain istri dari Direktur Relawan BPN, Ferry Mursyidan Baldan yang menjadi direktur di tiga perusahaan tambang.

Menurut Kepala Kampanye Jatam, Melky Nahar, relasi antara penguasa dan pengusaha iberpotensi melahirkan konflik kepentingan. “Bisa jadi ada upaya membuat nyaman investasi tambang saat kandidat yang mereka dukung menang,” kata Melky dikutip dari Koran Tempo, Kamis, 14 Februari 2019.

Juru bicara Kubu Jokowi, Ace Hasan Syadzily menampik tudingan ada konflik kepentingan di dalam kubu Jokowi. “Mungkin mereka mendukung Pak Jokowi karena selama ini justru (Jokowi) pro terhadap pengembangan usaha tambang yang lebih friendly,” ujar Ace ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019.

Sedangkan juru bicara Kubu Prabowo, Harryadin Mahardika, justru menyebut kubu inkumben-lah memiliki banyak kepentingan-kepentingan tambang. “Di pihak 01 banyak sekali kepentingan-kepentingan tambang di sana. Kami tidak menuduh bahwa pemain tambang di 01 adalah mereka yang melanggar tiga hal tersebut,” ujar Harryadin ditemui di lokasi yang sama di waktu yang berbeda dengan Ace. (Tempo)